Dulangeya, Botumoito – Pemerintah Desa Dulangeya, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa dalam rangka Penyampaian Laporan Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat. (Kamis, 02 April 2026)
Musyawarah Desa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dulangeya Bapak Thamrin Mokoginta dan dihadiri oleh Kasie Kesra Kantor Camat Botumoito, Kepala Desa Dulangeya, perangkat desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, serta unsur kelembagaan desa lainnya. Turut hadir pula Tim Pendamping Desa yang selama ini telah memberikan fasilitasi dalam proses penyusunan dan penyiapan dokumen laporan kepala desa.
Kegiatan berlangsung dalam suasana tertib dan penuh partisipasi dari masyarakat, yang menunjukkan tingginya kepedulian warga terhadap jalannya pemerintahan desa.
Pada awal penyampaiannya, Kepala Desa menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta musyawarah atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa ini. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh proses penyempurnaan dokumen laporan agar dapat disajikan secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Melalui forum Musyawarah Desa ini, kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Namun kami berupaya agar laporan yang disampaikan benar-benar tersusun dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar beliau.
Lebih lanjut, Kepala Desa juga memaparkan berbagai program prioritas yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025, termasuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa, pengelolaan dana desa, serta program pemberdayaan masyarakat yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Peran BPD dan Partisipasi Masyarakat
BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa memiliki fungsi penting dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, melalui forum ini diharapkan terjadi dialog yang konstruktif antara pemerintah desa dan masyarakat.
Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini juga terlihat dari berbagai tanggapan dan masukan yang disampaikan, baik terkait capaian program maupun harapan untuk perbaikan ke depan.
Camat Botumoito yang diwakili oleh Kepala Seksi Kesra bapak Sandra Potutu, S.Sos yang turut hadir dalam kegiatan ini memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musyawarah Desa sebagai wujud komitmen pemerintah desa dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk penyampaian laporan tahunan.
Selain itu, Kepala Seksi Kesra Kantor Camat Botumoito mengingatkan agar seluruh perangkat desa terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi warga desa.
Peran Tim Pendamping Desa
Dalam kegiatan ini, Tim Pendamping Desa juga hadir sebagai bagian dari upaya pendampingan teknis kepada pemerintah desa. Tim Pendamping Desa diketahui telah melakukan fasilitasi dalam proses penyiapan dokumen Laporan Kepala Desa, mulai dari pengumpulan data, penyusunan laporan, hingga memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.
Peran pendamping ini sangat penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa, terutama dalam hal administrasi, pelaporan, dan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
Pada kesempatan ini Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kecamatan Botumoito menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Kegiatan ini yakni bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD bahwa Paling Lambat 10 Hari BPD membuat Evaluasi LKPPD yang memuat Catatan Tentang Kinerja Kepala Desa yang selanjutnya BPD membuat Laporan Kinerja Tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat Paling Lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran
Dasar Hukum Pelaksanaan Laporan Kepala Desa
Pelaksanaan penyampaian Laporan Kepala Desa dalam Musyawarah Desa memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mengatur kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Wali Kota, serta memberikan laporan keterangan kepada BPD.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang menjelaskan mekanisme pelaporan Kepala Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, yang mengatur secara teknis jenis laporan yang wajib disampaikan, yaitu:
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati/Wali Kota,
- Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD,
- Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait prioritas penggunaan dana desa yang menjadi bagian dari substansi laporan.
Melalui kegiatan Musyawarah Desa ini, diharapkan terbangun sinergi yang baik antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik ke depan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa selama satu tahun anggaran.
Dengan adanya dukungan dari seluruh pihak, termasuk Tim Pendamping Desa, Pemerintah Desa Dulangeya diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
#DesaDulangeya
#BangunDesaBangunIndonesia
#KerjaBerdampak
0 comments:
Posting Komentar